TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
(BNPT) mencatat terdapat 19 pondok pesantren yang terindikasi sarat dengan
kegiatan radikalisme yang tersebar di seluruh Indonesia.
Kepala BNPT Saud Usman menuturkan, pondok pesantren tersebut tersebar mulai dari Lampung,
Serang, Jakarta, Ciamis, Cilacap, Magetan, Lamongan, Cilacap, Solo, Nusa
Tenggara Timur (NTT), Makassar, hingga Poso.
"Ini yang kami profiling banyak terkait dengan kegiatan
radikalisme," ujar Saud usai menjadi pembicara dalam acara diskusi di
kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta Pusat, Selasa (2/2/2016).
Ia menambahkan, data tersebut nantinya akan dibicarakan dengan Majelis
Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Agama, dan ormas Islam lainnya.
Temuan BNPT ini juga telah dipaparkan di depan Presiden Joko Widodo dan juga
Wakil Presiden Jusuf Kalla di waktu yang berbeda. Dalam paparan di kantor
Wapres, kata Saud, dikumpulkan pula ulama-ulama dan tokoh Islam.
"Dulu ada 20 (pondok pesantren). Tapi pak Wapres mengatakan yang satu
tidak, jadi dihapus," imbuhnya.
Dalam menentukan nama-nama pondok pesantren itu pun masih menemui pro
kontra. Pasalnya, lanjut Saud, sebagian menganggap pondok-pondok pesantren itu
memberikan pelajaran pada umumnya, namun sebagian menanggap ada ajaran-ajaran
radikal di dalamnya.
Meski data BNPT ini mengandung pro dan kontra, Saud mengungkapkan BNPT sudah melihat
adanya sejumlah indikasi.
"Intinya, di 19 ini kami
melihat adanya keterlibatan, apakah dosennya, pengajar, atau santrinya dalam
kelompok radikal. Kalau izin kan yang mencabut bukan kami. Ini warning untuk
semua stakeholder terkait," ucap Saud. (Nabilla Tashandra)